Pemerintah Serius Nggak Sih.....

 

Rencana pemerintah untuk membatasi premium di bulan April (khususnya pulau jawa dan bali) malah menjadi samar-samar. Setelah sebelumnya pemerintah berkoar-koar akan membatasi pengunaan premium hanya untuk sepeda motor dan kendaraan umum sedangkan kendaraan atau mobil pribadi wajib mengunakan premium menjadi tidak jelas, muncul lagi rumor bahwa pemerintah kembali akan mempertimbangkan opsi bahwa premium dan BBM lainnya akan di naikkan harganya.

Sejujurnya opsi manapun yang di pilih pemerintah keduanya pasti akan mempunyai dampak atau efek samping; pembatasan premium tidak boleh di gunakan untuk mobil pribadi atau mobil plat hitam cenderung berpotensi penyelewengan sedangkan kenaikan harga premium berpotensi menimbulkan efek domino seperti kenaikkan harga barang, transportasi dan lain-lain. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menjamin ketersediaan dan ketercukupan stok jenis BBM tersebut.

Kelangkaan BBM kerap terjadi karena lambatnya distribusi BBM oleh Pertamina. Selain itu, banyak warga yang menimbun premium dan solar untuk kembali dijual. Bayangkan akibatnya apabila kosumen kesulitan mendapat BBM dan harus membeli di eceran seharga 15 ribu rupiah perliter, apa ngga jebol kantong anda....

Konversi BBM ke Gas masih Perlu Persiapan Infrastruktur

Pemerintah telah bersiap untuk membatasi pengunaan premium khususnya untuk wilayah jawa dan bali mulai awal april ini, di samping itu pemerintah juga sedang menyiapkan program konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk kendaraan roda 4. berkenaan dengan konversi ke gas tersebut pemerintah telah menyiapkan dan melakukan ujicoba terlebih dahulu terhadap kendaraan angkutan umum dengan membagikan alat konverter kit dan tabung gas secara gratis yang di pasangkan pada angkutan umum sebagai penganti pengunaan mesin dan bahan bakar minyak.

Mengenai konverter kit ini sendiri kabarnya di hargai 15 jutaan di pasaran dengan isi bersih tabung 65 liter setara air dan pengadaannya konon harus di impor dari itali dari PT.DI tidak sanggup memenuhi permintaan pemerintah untuk memenuhi pesanan yang jumlahnya lebih dari 25.000 buah.

Akan tetapi sungguhnya di sayangkan bahwa stasiun pengisian bahan bakar gas hanya tersedia di wilayah JABODETABEK, sehingga otomatis akan sangat sulit bagi mobil angkutan umum atau bahkan pribadi yang mengunakan bahan gas untuk keluar wilayah jabodetabek karena ketiaadaan stasiun pengisian bahan bakar. Harga bahan bakar gas sendiri di jual sekitar Rp.4.100,-

Kebijakan memang seharusnya tidak di laksanakan dengan setenggah setenggah baik itu dalam persiapan dan pelaksaanaannya dan tersedianya infrastruktur sebagai pendukung terlaksananya kebijakan merupakan suatu hal yang wajib. Dan sangat disayangkannya lagi-lagi rakyat yang di jadikan tikus percobaan dan rakyat yang menderita. Pemerintah semestinya bisa memberikan contoh yang baik.